PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan penanganan jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, dengan fokus pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat.
Penegasan ini disampaikan di tengah keterbatasan anggaran, yang membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan dinilai krusial untuk menjaga konektivitas antarwilayah sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi tetap berjalan.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” kata Norsan.
Menurut dia, kondisi sejumlah ruas jalan di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian, terutama yang mengalami kerusakan parah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui, khususnya pada jalur utama mobilitas warga dan distribusi barang.
Norsan mengakui, masyarakat menginginkan perbaikan permanen. Namun, dalam situasi efisiensi anggaran, pemerintah harus melakukan penanganan secara bertahap.
“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer telah dilakukan pada 22 ruas di berbagai daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Tak hanya jalan, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung melalui penanganan irigasi dengan cakupan layanan mencapai 9.172 hektare, serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer guna mendukung produktivitas pertanian.
Di sisi lain, pemerintah mengakui berbagai tantangan dalam penanganan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat, mulai dari curah hujan tinggi, kondisi geografis, hingga tingginya beban kendaraan yang mempercepat kerusakan.
Meski demikian, Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap bekerja agar kualitas jalan terus meningkat secara bertahap,” tambah Norsan.
Pemerintah juga mengapresiasi perhatian dan masukan masyarakat terkait kondisi jalan. Kritik dan saran dinilai sebagai bagian penting dari pengawasan publik dalam pembangunan.
Ke depan, Pemprov berharap dukungan masyarakat tetap terjaga agar proses pembangunan berjalan optimal, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat.
