LANDAK — Pemerintah Kabupaten Landak dan PLN UID Kalimantan Barat memperkuat sinergi untuk mempercepat layanan listrik desa, perluasan sambungan rumah tangga, hingga menyiapkan opsi energi terbarukan bagi wilayah terpencil.
Komitmen itu mengemuka saat Bupati Landak Karolin Margret Natasa menerima jajaran PLN UID Kalbar di Ngabang, Rabu (15/4/2026). Dalam pertemuan itu, dibahas progres listrik desa, tantangan lapangan, hingga kebutuhan energi untuk mendukung program ketahanan pangan dan kawasan industri di Landak.
“Berkaitan dengan listrik desa, terima kasih juga karena memang ini menjadi salah satu hal yang menjadi atensi kita bersama. Arahan dari Bapak Presiden secara langsung, sehingga kita ya bersama-sama punya tanggung jawab untuk mensukseskan,” kata Karolin saat diwawancarai, Kamis (16/4/2026).
General Manager PLN UID Kalbar Maria Gunawan menjelaskan, PLN saat ini tengah fokus menuntaskan pembangunan listrik desa melalui anggaran Kementerian ESDM. Pada 2025, Kalbar memperoleh alokasi tambahan untuk 71 lokasi, dan 14 di antaranya berada di Kabupaten Landak.
Dari 14 lokasi itu, kata Maria, sebanyak 12 lokasi sudah selesai dan masyarakat telah menikmati listrik. Dua lokasi tersisa berada di Desa Sampuro dan Sejowet.
“Tersisa dua ya Bu, dua lokasi ini di Desa Sampuro sama Sejowet. Tapi ini kita kalau Sampuro ini sudah tinggal finishing aja. Sejowet ini yang mungkin sedikit effort lagi karena masih ada bagian ujung yang kita harus bawa tiangnya melewati jembatan kayu,” ujar Maria.
Ia mengatakan, seluruh lokasi yang masuk target program 2025 di Landak ditargetkan dapat dituntaskan pada April ini. Di luar itu, Landak masih memiliki pekerjaan rumah karena rasio desa berlistrik baru mencapai 92 persen.
“Nah selanjutnya nanti tuh kita masih punya PR lah Bu di sini tuh, karena rasio desa berlistrik kita masih untuk Landak baru 92 persen. Itu masih ada sekitar 13 desa lagi sih Bu. Kalau dicampur dengan dusun-dusunnya Bu, memang masih 72 lokasi,” katanya.
PLN merencanakan penyelesaian elektrifikasi sisa desa dan dusun itu secara bertahap pada 2026 hingga 2028. Untuk 2026, Landak direncanakan mendapat penanganan sekitar enam desa, sebelum dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Selain listrik desa, pertemuan itu juga membahas program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi warga yang belum memiliki meteran sendiri. Maria menyebut, pada pelaksanaan sebelumnya, terdapat sekitar 856 pelanggan di Landak yang menerima bantuan tersebut. Angka itu cukup besar karena dari total sekitar 4.000 kuota BPBL di Kalbar, sebanyak 856 di antaranya berasal dari Landak.
Tahun ini, kuota BPBL Kalbar kembali bertambah menjadi 5.000 sambungan. PLN berharap data calon penerima dari daerah dapat segera disiapkan agar penyerapan program berjalan optimal.
“Nah ini nanti di tahun ini ada lagi Bu. Ini bahkan ditambah Bu, kuota Bu di sini di Kalbar ditambah, jadi 5.000,” kata Maria.
Ia menambahkan, penambahan kuota itu tidak lepas dari dorongan berbagai pihak, termasuk dukungan wakil rakyat di tingkat pusat. Dalam pertemuan itu, Maria secara khusus menyebut peran Anggota DPR RI Cornelis dalam mendorong penambahan alokasi meteran gratis untuk Kalbar.
“Ini peran dari dewan Bu terutama Bu, di Senayan mendorong supaya alokasi untuk meteran gratis ini bisa ditambah di Kalbar. Jadi ternyata udah terealisasi Bu, dari 4.000 jadi 5.000,” ujarnya.
Karolin menyambut baik penambahan kuota tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap berkoordinasi lebih lanjut agar warga yang memang layak menerima bantuan bisa segera diusulkan dan diverifikasi.
“Mungkin bisa kita koordinasi lebih lanjut sih Bu mungkin BPBL tadi Bu,” kata Karolin.
Menurut dia, tantangan elektrifikasi di Landak tidak selalu soal teknis. Di sejumlah titik, hambatan justru muncul karena persoalan sosial di lapangan, mulai dari keberatan warga hingga persoalan pembebasan lahan. Karena itu, ia menegaskan Pemkab Landak siap membantu PLN melakukan pendekatan kepada masyarakat.
“Nah, kitalah yang di depan ngadepin masyarakat, memberikan penjelasan dan edukasi. Puji Tuhan selama ini sinergi berjalan dengan baik. Harapan saya PLN kalau ada apa-apa segera hubungi saya,” ujar Karolin.
Untuk dusun-dusun yang lokasinya sangat jauh dan tersebar, Karolin juga meminta arahan mengenai kemungkinan pemanfaatan energi terbarukan. Menanggapi hal itu, PLN menyebut skema PLTS komunal telah masuk dalam perencanaan hingga 2028 untuk lokasi yang secara teknis sulit dijangkau jaringan listrik reguler.
“Kalau memang ada program ini lagi, energi terbarukannya, kami juga mohon saran kira-kira kalau memang ada usulan kami ke mana, terus seperti apa kira-kira,” tutup Karolin.
