BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026, Selasa (5/5/2026) malam.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima langsung penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi untuk kategori Entrepreneur Government melalui skema Pembiayaan Kreatif (creative financing) serta Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Platinum Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menyebut sistem pemerintahan Indonesia sebagai “semi-otonomi” atau partly decentralized system, di mana pemerintah pusat tetap memiliki instrumen pengendalian terhadap daerah, termasuk melalui evaluasi dan persetujuan APBD.
“Pengawasan ini penting, terutama dalam menjaga stabilitas, termasuk pengendalian inflasi. Di sisi lain, kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik,” ujar Tito.
Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat.
“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi hasil kerja nyata bersama. Kami jadikan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu capaian utama adalah keberhasilan menjaga inflasi tetap terkendali. Sepanjang 2025, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,85 persen atau berada pada kategori rendah. Memasuki awal 2026, inflasi sempat meningkat ke kisaran 3,0 hingga 3,3 persen, namun dinilai sebagai dampak musiman akibat momen hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idulfitri, Imlek, hingga Cap Go Meh.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar menjalankan berbagai langkah strategis, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung oleh kepala daerah, serta penguatan distribusi logistik melalui kolaborasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional.
“Pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan positif, dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen di 2025, dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan investasi serta transformasi digital di sektor UMKM.
Beberapa indikator menunjukkan tren peningkatan, antara lain penggunaan QRIS yang tumbuh 76 persen, transaksi e-commerce meningkat 33,82 persen, serta kredit UMKM naik 2,67 persen.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya konsep entrepreneur government, di mana pemerintah berperan aktif sebagai penggerak ekonomi dengan membuka sumber pembiayaan alternatif di luar APBD melalui skema pembiayaan kreatif dan kolaborasi dengan sektor swasta serta perbankan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Program intervensi difokuskan pada pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal.
Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian. Tingkat pengangguran tercatat stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.
“Ke depan, kami akan mendorong penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja,” katanya.
Ia menegaskan, tantangan utama ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk terus berinovasi, terutama dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pendekatan entrepreneur government.
