PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, saat membuka secara resmi Ceremony RABBANI KHATULISTIWA 2026 di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan hasil kolaborasi Bank Indonesia dan Pemprov Kalbar tersebut mengusung tema “Penguatan Rantai Nilai Halal dan Halal Lifestyle untuk Kemandirian Pesantren dan Umat Kalimantan Barat”. Tema itu menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari sektor produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga pengembangan gaya hidup halal.
Dalam sambutannya, Harisson mengungkapkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Kalimantan Barat tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pada 2025, ekonomi Kalbar tumbuh 5,39 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,90 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Kalimantan.
“Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 6,14 persen secara tahunan. Ini menunjukkan momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah terus berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Menurut Harisson, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat. Saat ini Kalbar memiliki sekitar 338 ribu UMKM dan lebih dari 5.100 pelaku usaha halal yang menjadi modal besar dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Ia menilai RABBANI KHATULISTIWA 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat seluruh rantai nilai halal (halal value chain) sekaligus mendorong tumbuhnya gaya hidup halal (halal lifestyle) di Kalimantan Barat.
“Potensi ekonomi syariah Kalbar sangat besar dan perlu terus diperkuat melalui pengembangan rantai nilai halal, peningkatan kapasitas UMKM, serta penguatan peran pesantren sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi umat,” katanya.
Harisson menegaskan terdapat tiga fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Kalbar, yakni penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan dan sosial syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah. Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan beriringan agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk membangun ekosistem halal, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta mendorong UMKM, pelaku usaha syariah, dan pesantren agar semakin produktif dan berdaya saing,” tegasnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penyelenggaraan RABBANI KHATULISTIWA 2026 juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi Kalimantan Barat pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2027.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Doni Septadijaya, mengatakan Indonesia memiliki potensi pasar halal yang sangat besar. Pengeluaran konsumen muslim Indonesia terhadap produk halal telah mencapai lebih dari Rp3.197 triliun, sehingga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama produk halal dunia.
Menurut Doni, Kalimantan Barat memiliki peluang besar mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional melalui penguatan produk halal, pengembangan modest fashion, serta perluasan rantai nilai halal berbasis potensi lokal.
“UMKM harus masuk ke dalam rantai nilai halal agar mampu naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Doni menjelaskan, rangkaian kegiatan RABBANI KHATULISTIWA 2026 berlangsung sejak 9 hingga 20 Juni 2026 dengan berbagai agenda seperti Syariah Fair, Syariah Forum, coaching clinic, dan Syariah Championship. Melalui kegiatan tersebut ditargetkan realisasi pembiayaan mencapai Rp4,2 miliar serta penjualan produk UMKM sebesar Rp2,65 miliar.
“RABBANI KHATULISTIWA diharapkan menjadi penggerak pengembangan ekonomi syariah sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
