Aksaraloka.com, SINTANG — Tim Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bentukan Panglima TNI turun langsung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Kedatangan tim tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Di Sintang, tim akan mendorong pencegahan melalui sosialisasi hingga tingkat desa, pembagian sektor wilayah, deteksi dini, kesiapsiagaan, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Ketua Tim Pencegahan Karhutla, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, mengatakan tugas tim tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Pencegahan menjadi prioritas utama untuk menekan potensi meluasnya karhutla.
“Yang paling dominan saya adalah sosialisasi dan penyuluhan terhadap pencegahan karhutla. Kalau penindakannya ada Pak Dandim dan Pak Kapolres,” kata Hutagalung saat kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, instansi kehutanan, perkebunan, dunia usaha hingga masyarakat harus bekerja dalam satu sistem.
“Tanpa kolaborasi, permasalahan tidak bisa diselesaikan secara efektif. Harus kolaboratif,” tegasnya.
Wilayah Sintang Dibagi Menjadi Beberapa Sektor
Hutagalung mengatakan luas wilayah Kabupaten Sintang menjadi salah satu pertimbangan dalam pola kerja tim.
Untuk mempercepat pengawasan dan respons di lapangan, wilayah Sintang nantinya akan dibagi menjadi beberapa sektor.
Setiap sektor akan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, kehutanan maupun perkebunan. Penempatan personel juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Kita buat tim dulu. Karena luasnya wilayah Sintang, nanti akan kita bagi sektor-sektor,” ujarnya.
Sosialisasi juga akan diperluas hingga tingkat desa. Namun, pelaksanaannya tidak harus dilakukan satu per satu di setiap desa.
Sejumlah desa dapat dikumpulkan di lokasi tertentu untuk mendapatkan edukasi mengenai pencegahan karhutla.
Sasaran sosialisasi mencakup masyarakat di wilayah rawan, petani, kelompok masyarakat, aparatur desa, instansi pemerintah, dunia pendidikan hingga perusahaan.
Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar Diminta Dihentikan
Tim juga meminta informasi mengenai penghentian sementara aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran segera diteruskan kepada camat dan pemerintah desa untuk disampaikan kepada masyarakat.
Hutagalung menilai kondisi cuaca yang semakin panas dan kering membuat pembukaan lahan dengan cara membakar memiliki risiko yang jauh lebih besar.
Perubahan kondisi iklim, katanya, membuat api lebih cepat menyebar. Bahkan sumber api kecil seperti puntung rokok maupun sisa pembakaran yang tidak dipastikan padam dapat menjadi pemicu kebakaran.
“Dulu mungkin tidak jadi masalah. Sekarang yang dirasakan ini berubah menjadi masalah karena apinya cepat,” katanya.
Dorong Anggaran Desa dan Dashboard Karhutla
Selain sosialisasi, Tim Pencegahan Karhutla mendorong adanya dukungan anggaran bagi desa untuk menjalankan program pencegahan.
Tim juga mengusulkan penguatan Satgas Gabungan, standardisasi peralatan pemadam, serta pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dashboard terpadu.
Dashboard tersebut diharapkan tidak hanya digunakan ketika bencana terjadi, tetapi menjadi sistem informasi berkelanjutan untuk memantau potensi karhutla.
“Dashboard ini sebaiknya jangan berlaku hanya untuk satu penanggulangan saja, tetapi berkelanjutan. Bagaimana satu tahun, tiga tahun, sampai lima tahun,” jelas Hutagalung.
Sistem data dan pemantauan juga diharapkan dapat dibangun hingga tingkat desa sehingga pemerintah dapat mengetahui kondisi wilayah dan potensi ancaman kebakaran secara lebih cepat.
Karhutla Ancam Kesehatan hingga Ekonomi
Hutagalung mengingatkan dampak karhutla tidak hanya berupa kabut asap. Kebakaran dapat memicu persoalan kesehatan, lingkungan, ekonomi hingga pendidikan.
Asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan ISPA. Kabut asap tebal juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta kegiatan belajar mengajar.
Karhutla bahkan memiliki dimensi lintas negara karena asap dapat menyebar ke wilayah negara tetangga.
Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui edukasi, pemantauan, deteksi dini, respons cepat, penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan.
“Jangan setelah kejadian selesai kita berhenti. Respons itu tetap diperlukan,” tegasnya.
Pemkab Sintang Siapkan Ekskavator di Kecamatan
Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menyatakan Pemkab Sintang siap menindaklanjuti arahan Tim Pencegahan Karhutla.
Ia mengungkapkan Pemkab Sintang mendapat tambahan dana transfer sekitar Rp29 miliar dari pemerintah pusat.
Sebagian dana tersebut direncanakan digunakan untuk pengadaan alat berat berupa ekskavator yang akan dibantukan ke kecamatan.
“Setengahnya kita berikan alat berat berupa ekskavator. Itu akan dibantukan ke semua kecamatan,” kata Ronny.
Menurutnya, pengadaan alat berat tersebut diharapkan tidak hanya membantu penanganan bencana, tetapi juga mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Ekskavator juga diharapkan dapat membantu masyarakat membuka lahan pertanian tanpa menggunakan metode pembakaran.
“Mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat membuka lahan pertanian menggunakan sistem pembakaran,” ujarnya.
Ronny juga mendorong penguatan anggaran tanggap darurat di BPBD. Menurutnya, daerah harus memiliki kesiapan sendiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat ketika menghadapi bencana.
Tim Bertugas Selama 30 Hari
Tim Pencegahan Karhutla akan menjalankan tugas di Kabupaten Sintang selama sekitar 30 hari, hingga 21 September 2026.
Hutagalung berharap selama masa penugasan tersebut, koordinasi lintas sektor semakin kuat dan upaya pencegahan memberikan hasil nyata.
Ia menyebut hujan yang mulai turun menjadi faktor positif, meski intensitasnya masih belum merata.
“Semalam ada hujan, tapi masih tipis-tipis. Mudah-mudahan kita berhasil,” katanya.
Ia pun meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat tidak menunggu api membesar untuk bergerak.
Pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan dan respons cepat harus menjadi tanggung jawab bersama hingga tingkat desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung selaku Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Tim Penanganan Karhutla, Brigjen TNI Muhammad Zamroni selaku Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat, Forkopimda, anggota DPRD Sintang Toni, OPD Pemkab Sintang, DAD Sintang, MABM Sintang, instansi vertikal serta perwakilan perusahaan.
