Aksaraloka.com, SAMBAS – Di tengah kondisi Kabupaten Sambas yang masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang dilaporkan semakin pekat di sejumlah wilayah, Bupati Sambas Satono melakukan pertemuan di Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan kawasan perbatasan Temajuk.
Pertemuan tersebut dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.
Dalam pertemuan itu, berbagai upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan Temajuk, Kabupaten Sambas, menjadi salah satu agenda pembahasan.
Melalui unggahan di akun media sosialnya, Satono menyampaikan bahwa pertemuan tersebut turut didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Sekretaris Utama BNPP RI Ozi Rahman.
“Pertemuan membahas upaya percepatan pembangunan daerah perbatasan Temajuk di Kabupaten Sambas,” tulis Satono dalam unggahannya.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Kabupaten Sambas.
Namun, agenda tersebut berlangsung ketika masyarakat Sambas juga tengah menghadapi persoalan karhutla dan kabut asap.
Karhutla masih terjadi di sejumlah titik. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang serta menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampaknya bagi kesehatan.
Situasi ini kemudian menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat berharap persoalan karhutla dan kabut asap juga mendapat penanganan serius dan menjadi prioritas pemerintah.
“Sebenarnya yang harus dibahas, bagaimana cara untuk memadamkan api yang terbakar di hutan di daerah Kabupaten Sambas,” tulis salah seorang netizen dalam menanggapi agenda tersebut.
Di satu sisi, percepatan pembangunan kawasan perbatasan Temajuk membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun di sisi lain, masyarakat juga menantikan langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla dan kabut asap yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Publik berharap agenda pembangunan jangka panjang tetap berjalan, tetapi persoalan darurat seperti karhutla dan kabut asap juga tidak luput dari perhatian pemerintah.
