KUBU RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tak ingin lahan yang terbakar hanya ditinggalkan setelah api padam. Lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) didorong kembali menjadi kawasan produktif yang bisa dikelola masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan pemulihan lahan harus menjadi bagian dari penanganan karhutla. Menurut dia, memadamkan api saja tidak cukup jika masyarakat masih kesulitan mengolah lahannya tanpa membakar.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah memfasilitasi penggunaan alat berat untuk membantu membersihkan dan mengolah lahan.
“Nanti ke depannya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan PUPR atau apa, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meminjamkan alat berat, mungkin untuk mengolah lahan ini supaya cepat menjadi lahan pertanian,” ujar Norsan saat meninjau karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Rasau Jaya, Kamis (3/9/2026).
Menurut Norsan, lahan yang sudah menjadi pertanian atau perkebunan produktif akan lebih mudah dijaga oleh masyarakat. Sebaliknya, lahan yang dibiarkan terbengkalai berisiko kembali dibakar karena cara tersebut dianggap lebih cepat dan murah.
“Kalau seandainya kita tidak bantu, mereka akan mengerjakan dengan cara membakar,” katanya.
Selain pengolahan lahan, Norsan juga menyiapkan langkah pemulihan lingkungan setelah musim kemarau berakhir. Ia meminta jajaran lingkungan hidup dan kehutanan menyiapkan bibit untuk penghijauan di kawasan terdampak karhutla.
“Nanti setelah kemarau ini, saya minta dari lingkungan hidup dan kehutanan siapkan bibit. Kita datang ke sini lagi, kita tanam sama-sama, kita hijaukan,” ujarnya.
Norsan mengatakan pemulihan lahan harus melibatkan masyarakat sejak awal. Dengan begitu, lahan yang sebelumnya terbakar tidak hanya kembali hijau, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang membuat masyarakat berkepentingan menjaganya.
Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang penanganan karhutla di Kalbar: bukan hanya memadamkan api, tetapi membuat lahan kembali hidup dan produktif.
