Aksaraloka.com, SINTANG – Keluhan warga Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terkait minimnya pembangunan dan pelayanan desa kembali mencuat.
Kali ini, warga bernama Panisa Indri (19) dan Linda (42) menyampaikan keluhan soal penyaluran bantuan sosial, pelayanan pemerintahan desa, hingga kondisi infrastruktur.
Keluhan tersebut sebelumnya juga disampaikan warga lainnya, Tarmiji. Warga berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi desa yang mereka nilai masih jauh dari harapan.
Panisa menyoroti persoalan bantuan sosial berupa beras. Dia menyebut warga penerima dikenakan biaya Rp 30 ribu untuk mengambil satu karung beras berisi 10 kilogram.
“Kurang adil tuh, bansos ya. Kan kemarin tuh ada bagian bansos. Per rumah itu dikenakan tarif satu karung beras Rp 30 ribu. Berarti otomatis dua karung Rp 60 ribu,” kata Panisa.
Menurutnya, persoalan lain muncul karena ada warga yang dinilai berkecukupan namun tetap menerima bantuan.
Bahkan, kata dia, sebagian bantuan tersebut kemudian dijual kembali kepada warga lain.
“Ada juga yang kaya ikut dapat, tapi orang yang kaya itu kayak orang yang jualan. Orang itu jualnya ke kami yang nggak kaya gitu, jadi kami ambil,” ujarnya.
Panisa membandingkan harga tersebut dengan harga beras yang dibelinya di warung.
Menurut dia, satu karung berisi 10 kilogram biasanya dibanderol sekitar Rp 100 ribu.
Panisa juga mengaku pernah mengalami persoalan ketika membutuhkan surat dari pemerintah desa untuk keperluan sekolah di Semarang.
Dia menyebut surat tersebut seharusnya ditandatangani kepala desa, namun menurut pengakuannya justru ditandatangani sekretaris desa.
“Saya kan minta tanda tangan. Saya bilang minta ini tanda tangan, kamu langsung saja ke sekdes, kata pak kadesnya,” ungkap Panisa.
Dia juga mengeluhkan minimnya kegiatan kepemudaan di desa. Menurutnya, kegiatan anak muda saat ini tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
“Kegiatan sudah lama nggak ada. Kegiatan anak muda nggak pernah ada sekarang. Kalau kades sebelumnya ada kegiatan,” katanya.
Panisa mencontohkan kegiatan pada momentum peringatan 17 Agustus yang menurutnya dahulu rutin digelar saat kepala desa sebelumnya menjabat.
Keluhan serupa disampaikan Linda. Dia mengaku hanya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) selama sekitar satu tahun sebelum bantuannya dihentikan.
“Saya dapat setahun saja PKH, setiap tiga bulan sekali. Sekarang sudah diberhentikan karena saya kerja di bagian pemupukan PT Djarum,” kata Linda.
Menurut Linda, bukan hanya dirinya yang mengalami penghentian bantuan tersebut.
Dia menyebut ada warga lain yang juga mengalami hal serupa setelah bekerja di perusahaan.
“Banyak diberhentikan karena katanya sudah kerja di PT Djarum, jadi nggak dapat PKH lagi. Tidak hanya saya. Banyak juga warga lain yang PKH-nya disetop,” ujarnya.
Linda mengatakan bantuan yang masih diterima warga berupa beras dan telur.
Dia menyebut warga harus membayar Rp 30 ribu untuk mendapatkan satu karung beras berisi 10 kilogram.
“Duit tidak ada. Kalau untuk beras itu, kami bayar Rp 30 ribu untuk biaya ambil sekarung isi 10 kilogram,” katanya.
Listrik Belum Menyala, Warga Gunakan Tenaga Surya
Persoalan lain yang dikeluhkan warga adalah listrik. Linda mengatakan sebagian warga masih mengandalkan tenaga surya dan genset untuk kebutuhan penerangan.
Menurutnya, tiang dan kabel listrik sudah terpasang di wilayah tersebut. Namun hingga kini aliran listrik belum masuk ke rumah warga.
“Kalau penerangan kami di sini pakai tenaga surya. Ada juga yang pakai genset. Tiang dan kabel memang sudah ada masuk baru-baru ini, tapi aliran belum masuk. Kami nggak tahu juga alasannya,” ungkapnya.
Linda juga menyebut ada warga yang telah membayar biaya pemasangan listrik. Besarannya, kata dia, bervariasi mulai dari Rp 500 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta.
“Ada yang Rp 500 ribu, ada yang satu juta lebih. Kalau saya mau bayar kalau sudah ada aliran listriknya masuk,” katanya.
Jalan Rusak hingga Jembatan Gantung Miring
Linda juga mengeluhkan minimnya pembangunan infrastruktur. Dia menyebut kondisi jalan di desa masih rusak dan tidak banyak perubahan pembangunan yang dirasakan warga.
“Di sini nggak ada pembangunan. Begini-begini saja. Jalan hancur,” ujarnya.
Linda menyebut terdapat lebih dari 300 kepala keluarga (KK) di desa tersebut. Namun dia mengaku warga enggan menyampaikan protes secara terbuka.
“Nggak ada yang berani protes. Siapa berani protes dengan orang yang berkuasa,” katanya.
Dia juga menyoroti kondisi kantor desa yang menurutnya jarang digunakan untuk aktivitas pelayanan.
“Di kantor desa sudah lama tidak ada aktivitas. Kalau minta tanda tangan dan keperluan dengan pemerintah desa, ya ke rumah pak kadesnya, bukan ke kantor desa,” ujarnya.
Linda mengatakan pelayanan kesehatan juga menjadi persoalan.
Menurutnya, Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa tersebut sudah tidak berjalan sehingga warga mengandalkan bidan yang tinggal di sekitar permukiman.
“Kalau mau berobat, ada Bu Bidan di rumahnya. Kalau Pustu sudah tidak jalan lagi. Kalau di sini ada yang mau melahirkan, orang sakit, ya ke Bu Bidan,” katanya.
Selain jalan, warga juga mengeluhkan kondisi jembatan gantung yang menjadi salah satu akses penghubung desa.
Linda mengatakan jembatan gantung tersebut dibangun pada 2011. Kini kondisinya disebut sudah miring.
“Jembatan gantung ini penghubung dan dibangun tahun 2011. Sudah miring,” ungkapnya.
Menurut Linda, jembatan tersebut dahulu menjadi akses penting warga yang hendak menuju Senaning.
Bahkan warga dari Sintang disebut pernah menggunakan jalur tersebut untuk menuju Desa Muakan Petinggi.
Namun, aktivitas di jembatan tersebut kini berkurang setelah adanya akses jalan perusahaan.
“Dulunya banyak yang lewat sini kalau mau ke Senaning. Dari Sintang pun kalau ke desa kami lewat sini. Tapi setelah ada jalan PT, banyak yang lewat Balai Karangan, Sanggau,” katanya.
Linda berharap kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah. Dia mengatakan belum pernah melihat adanya bantuan dari pemerintah desa untuk memperbaiki jembatan tersebut.
“Bantuan dari desa nggak ada untuk betulin jembatan ini,” pungkasnya.
