PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap ketahanan pangan. Kebakaran yang meluas dikhawatirkan mengganggu lahan pertanian hingga memicu gagal panen.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, ancaman tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Menurut Norsan, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan dan kualitas udara. Jika tidak segera dikendalikan, kebakaran berpotensi merembet ke kawasan pertanian dan mengganggu produksi pangan.
“Kita bahas masalah karhutla, tadi kita bahas hingga sampailah kita ke ketahanan pangan. Karhutla mungkin akan mengakibatkan ketahanan pangan,” ujar Norsan.
Karena itu, pemerintah memilih melakukan mitigasi sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap sektor pertanian.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian yakni terjadinya gagal panen atau puso akibat kondisi lahan yang terdampak kebakaran.
“Kita mengantisipasi adanya kegagalan panen atau puso. Sehingga kita mitigasi dari awal, tadi kita sudah antisipasi bagaimana tindak pencegahannya,” katanya.
Upaya pengendalian karhutla pun terus diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur. Pemerintah tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi juga menggandeng Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.
“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, termasuk mahasiswa yang ikut membantu, juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan sebagainya,” jelas Norsan.
Sementara itu, Kabupaten Ketapang masih menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki titik api cukup tinggi.
Norsan menyebut jumlah titik api di Ketapang mengalami penurunan. Hingga Selasa sore, tercatat 56 titik api, turun dari 73 titik yang terpantau pada pagi hari.
“Yang masih banyak itu ada di Ketapang, sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api dari 73 titik api tadi pagi,” ungkapnya.
Norsan menegaskan pengendalian karhutla perlu dilakukan secara cepat dan bersama-sama. Selain untuk menekan dampak asap dan kerusakan lingkungan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan produksi pangan di Kalimantan Barat.
Pemerintah berharap langkah mitigasi sejak dini dapat mencegah karhutla berkembang menjadi ancaman yang lebih besar terhadap lahan pertanian, produksi pangan, dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
