PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap.
Dana tersebut berasal dari Rp20 miliar anggaran pemerintah daerah yang diperkuat bantuan pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari operasional pemadaman hingga sarana dan prasarana pendukung di lapangan.
“Pokoknya untuk penanganan karhutla, baik itu untuk operasional, biaya sarana dan prasarana, dan juga untuk keperluan yang melakukan pemadaman,” kata Norsan.
Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar. Kebutuhan di lapangan akan terus dipantau dan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan sesuai perkembangan situasi.
Tambahan Rp40 miliar dari pemerintah pusat dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Perubahan APBD Kalbar 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui bantuan Presiden untuk penanganan kondisi darurat karhutla.
Selain membiayai operasi pemadaman, dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan logistik petugas, penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, pelayanan kesehatan akibat kabut asap, serta kebutuhan darurat lainnya.
Perubahan APBD Kalbar 2026 telah mendapat persetujuan DPRD Kalbar melalui rapat paripurna. Penanganan karhutla menjadi salah satu fokus dalam perubahan anggaran tersebut.
Norsan mengatakan pemerintah daerah akan terus menyesuaikan penanganan dengan kondisi di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi daerah bisa segera mendapat dukungan.
Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap operasi pengendalian karhutla dapat diperkuat, terutama untuk mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
