KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik pelaksanaan konsultasi publik pemaparan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Bauxite.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (16/9/2026), dan menjadi ruang bersama bagi pemerintah, perusahaan, pemerintah desa, serta masyarakat untuk memberikan masukan terkait penyusunan program PPM.
Pemkab Ketapang berharap program tersebut benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Dalam sambutan Bupati Ketapang yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, keberhasilan sektor pertambangan tidak hanya diukur dari hasil produksi dan keuntungan perusahaan.
“Keberhasilan sektor pertambangan juga dilihat dari sejauh mana keberadaan industri mampu memberikan dampak positif, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujar Repalianto.
Program PPM harus sesuai kebutuhan masyarakat
Pemkab Ketapang mendorong agar program PPM tidak hanya berupa bantuan sesaat atau disusun secara top-down.
Program tersebut diharapkan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Karena itu, koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dinilai penting dalam penyusunan maupun pelaksanaan program.
Sejumlah bidang yang diharapkan mendapat perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pengembangan usaha dan potensi lokal.
Pemkab Ketapang juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, termasuk setelah kegiatan operasional pertambangan berakhir.
Perusahaan diminta dukung penanganan bencana
Di tengah kondisi kekeringan dan potensi kebakaran, Repalianto meminta perusahaan turut mendukung masyarakat di desa-desa sekitar wilayah operasional.
Dukungan tersebut dapat diberikan melalui bantuan sarana dan prasarana penanganan bencana, seperti alat pelindung diri (APD), peralatan pemadaman, serta dukungan air bersih sesuai kebutuhan.
Menurut dia, dukungan tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.
Selaraskan program dengan kebijakan provinsi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Induk Program PPM di tingkat provinsi juga sedang berjalan.
Pelaksanaan program di daerah diharapkan tetap selaras dengan kebijakan provinsi. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi perlu terus dilakukan apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang perlu disesuaikan.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pemkab Ketapang berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Dengan demikian, program PPM Harita Bauxite diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.
