Aksaraloka com, PONTIANAK – Realisasi investasi di Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan tren positif.
Hingga semester pertama 2026, nilai investasi yang masuk ke provinsi ini telah mencapai Rp10,6 triliun.
Pemerintah menargetkan realisasi investasi Kalbar sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp21 triliun.
Target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan melihat capaian investasi pada tahun sebelumnya yang melampaui target secara signifikan.
Pada 2025, realisasi investasi Kalbar tercatat Rp51,36 triliun, atau jauh di atas target sebesar Rp30,39 triliun.
Namun, besarnya nilai investasi dinilai belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah mendorong agar modal yang masuk juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Provinsi Kalbar, Teresia Widi Adis, mengatakan capaian investasi yang tinggi harus diikuti komitmen dunia usaha untuk memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat.
“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen ini, pemerintah meminta komitmen pengusaha untuk memberikan dampak ke masyarakat, terutama kesejahteraannya,” ujar Teresia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar yang digelar Sekber Satu Kata, Kamis (8/10/2026).
Menurut Teresia, peluang investasi di Kalbar masih terbuka lebar. Namun, investasi ke depan perlu dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penguatan kemitraan dengan UMKM, kata dia, penting agar pertumbuhan investasi tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai modal, tetapi juga menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Kalbar masih sangat terbuka untuk investasi. Pengusaha harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan,” katanya.
Birokrasi dan Kepastian Hukum
Sementara itu, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, menyoroti persoalan birokrasi dan kepastian hukum yang masih menjadi perhatian investor, terutama investor asing.
Menurut Fahmi, pemerintah perlu memastikan proses perizinan investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), berjalan lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum.
“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan birokrasi khususnya untuk PMA. Birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha berpikir dua kali untuk menanamkan modal,” ujarnya.
Ia mengatakan keputusan investor tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi suatu daerah, tetapi juga oleh kemudahan dan kepastian dalam menjalankan usaha.
Karena itu, Fahmi mendorong penyederhanaan aturan yang berkaitan dengan ekspor, impor, maupun investasi dari luar negeri.
Menurutnya, regulasi yang terlalu berbelit dapat meningkatkan biaya sekaligus memengaruhi minat investor.
“Pemerintah Kalbar perlu menyiapkan langkah strategis dalam hal investasi untuk kemajuan perekonomian di provinsi ini,” katanya.
Selain penyederhanaan regulasi, Fahmi menilai strategi hilirisasi perlu diperkuat.
Potensi sumber daya alam Kalbar, menurut dia, harus diolah lebih jauh sehingga menghasilkan nilai tambah sebelum dipasarkan.
“Hilirisasi yang optimal perlu dilakukan sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan dengan lancar,” tukasnya.
Dengan capaian investasi yang tinggi pada 2025 dan tren positif pada 2026, tantangan Kalbar kini bukan semata menarik modal baru.
Pemerintah juga dituntut memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan nilai tambah produk daerah, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
