KETAPANG — Aliansi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung+ dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Ketapang mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengambil langkah konkret mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM).
Mereka juga meminta pemerintah daerah membuka perkembangan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 20 miliar untuk penanganan karhutla di Ketapang.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan respons pemerintah terhadap sejumlah persoalan yang belakangan membebani masyarakat.
Aliansi tersebut terdiri atas HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GP Ansor, Pemuda Katolik, IPNU, IPPNU, serta BEM Politap, BEM STAI Al-Haudl, BEM AMKI, dan unsur mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Barat.
Perwakilan aliansi menegaskan, gerakan tersebut berangkat dari keresahan terhadap situasi Ketapang, bukan kepentingan politik pihak tertentu.
“Hari ini kami bergerak atas nama mahasiswa, pemuda dan tentu masyarakat, bukan karena pesanan politik oknum-oknum yang mencoba menggiring opini seolah mahasiswa tidak bergerak. Gerakan ini gerakan kami bersama dan kami tidak mau diklaim oleh para pihak,” tegas perwakilan aliansi.
Persoalan antrean BBM menjadi salah satu sorotan utama. Mahasiswa menilai antrean yang mengular hingga berkilo-kilometer di sejumlah SPBU telah mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penjelasan yang transparan dari pemerintah serta pihak terkait.
Ketua HMI Cabang Ketapang turut mempertanyakan langkah yang telah dilakukan dan rencana pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ketapang, Fahrul, menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah.
Pertama, meminta penjelasan mengenai langkah dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan BBM serta antrean panjang di Ketapang. Kedua, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketiga, meminta pembaruan laporan sebaran titik panas (hotspot) dan titik api secara berkala sebagai bentuk transparansi publik. Keempat, mendesak pemerintah menjelaskan perkembangan dan rencana penggunaan Banpres karhutla senilai Rp 20 miliar.
Kelima, meminta kepastian pemeriksaan kesehatan bagi para petugas dan relawan pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Keenam, mendorong pemerintah melakukan mitigasi dini terhadap bencana karhutla dan persoalan kelangkaan BBM.
Fahrul menegaskan, tuntutan tersebut harus menjadi perhatian seluruh pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Keduanya, menurut dia, memiliki tanggung jawab yang sama sebagai kepala daerah terpilih sehingga penanganan persoalan masyarakat tidak boleh dibebankan hanya kepada salah satu pihak.
Pemkab siapkan peralatan dari Banpres
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengapresiasi kepedulian pemuda dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Saya tentu bangga dengan kalian, karena kalian bisa menunjukkan kemurnian perjuangan sebagai mahasiswa dan pemuda. Saya bukan pemimpin yang antikritik. Saya terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Alexander mengakui persoalan karhutla, kabut asap, dan antrean BBM merupakan masalah yang perlu ditangani melalui koordinasi lintas sektor. Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Terkait karhutla, Alexander mengatakan berdasarkan pemantauan yang disampaikan pemerintah daerah, konsentrasi titik panas terbesar tidak lagi berada di Ketapang. Kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut, menurut dia, juga dipengaruhi kiriman asap dari daerah lain di Kalimantan Barat maupun luar daerah.
Ia menjelaskan, upaya pemadaman masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, lokasi kebakaran yang jauh, hingga medan yang sulit dijangkau petugas dan relawan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah meminta pelaksanaan modifikasi cuaca sejak Agustus. Namun, pergerakan awan ke wilayah lain membuat upaya tersebut belum efektif mendatangkan hujan di Ketapang.
Untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh desa membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok tersebut akan dikoordinasikan oleh kepala desa dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas.
Alexander mengatakan Banpres karhutla akan digunakan untuk mendukung pengadaan peralatan bagi MPA dan lima unit mobil pemadam kebakaran.
“Jadi, selain personel kita siapkan, alat juga harus siap. Lima unit mobil pemadam kebakaran ini nantinya akan kita tempatkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Ketapang,” jelasnya.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui Dinas Kesehatan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, dan masker. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla, juga digratiskan.
Pemerintah daerah turut mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk air siap minum.
Pemkab akui tak berwenang atur kuota BBM
Sementara itu, terkait antrean dan kelangkaan BBM, Alexander menyatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur kuota maupun distribusi BBM.
Meski demikian, ia mengaku terus mendorong penambahan kuota BBM bagi Ketapang seiring meningkatnya jumlah kendaraan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemerataan penyaluran BBM dari terminal bahan bakar minyak (Jobber) ke seluruh SPBU agar pasokan tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu.
Menurut Alexander, penyelesaian antrean panjang membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rantai distribusi BBM.
Sebagai langkah untuk membantu mengurai antrean, ia mengatakan telah menginstruksikan agar Pertashop dioperasikan dan pengecer diperbolehkan menjual Pertamax dengan harga yang masih wajar.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean di SPBU.
Audiensi tersebut mempertemukan tuntutan transparansi dan langkah konkret dari mahasiswa dengan penjelasan pemerintah daerah mengenai upaya penanganan karhutla, dampak kabut asap, serta gangguan pasokan BBM yang masih dirasakan masyarakat Ketapang.
