AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar agenda musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2023.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, Anggota Komisi II DPR Cornelis, Forkopimda Kalbar dan sejumlah kepala daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan, sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelayanan kesehatan pada sektor pemerintahan sudah sangat memadai.
“Untuk kedepannya, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kesehatan sudah sangat memadai, sehingga hal tersebut pada tahun berikutnya tidak menjadi prioritas kembali,” kata Sutarmidji, Kamis (7/4/2022).
Gubernur mengajak Jajarannya untuk membenahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur di Wilayah Kalbar.
“Fokus kita tahun depan yakni penanganan masalah IPM dan infrastruktur. Saya mengajak bupati dan wali kota untuk betul-betul memperhatikan. Di samping itu, juga memberi perhatian terhadap validasi data,” ujar Sutarmidji.
Masih terkait data, Sutarmidji juga mengajak jajarannya untuk selalu bersinergi terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memvalidasi data untuk peningkatan angka indeks pembangunan manusia.
“Saya meyakini masalah ada pada data-data kita. Sebab saat menjadi wali kota, saya fokus memperbaiki data. Data ini perlu menjadi perhatian, kita juga harus menyusun anggaran berdasarkan indikator-indikator yang mungkin menjadi titik tumpu untuk percepatan peningkatan angka IPM,” tambah Sutarmidji.
Sutarmidji mencontohkan, ketika ada pembangunan jogging track maupun trotoar jalan, sebenarnya itu termasuk indikator dalam lamanya usia harapan hidup untuk mengukur tingkat kebahagiaan dan sebagainya.
“Membangun itu bukan untuk gagah-gagahan, namun karena memang hal tersebut menjadi indikator yang harus kita perhatikan,” ucap Sutarmidji.
Setiap menyusun anggaran dengan indikator yang dibutuhkan, lanjut Sutarmidji, maka capaian dari indikator tersebut akan lebih baik. Untuk tingkat kemiskinan di Kalbar juga terus menurun hingga mencapai 7,15 persen.
Pada kesempatannya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, Mendagri memberikan apresiasi atas capaian dalam membangun infrastruktur serta layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan berbagai layanan publik lainnya.
Kemudian, Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap realisasi indikator makro pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif dan capaian yang baik, seperti laju pertumbuhan ekonomi Kalbar yang tumbuh positif sebesar 3,69 persen di tahun 2021, serta konsistensi penurunan tingkat kemiskinan.
valif pills keen – buy cheap sustiva sinemet 20mg us
provigil online order – oral modafinil 200mg lamivudine oral