Ganjar : 100 Hari Pertama Jabat Presiden Belum Bisa Merubah Apapun 

AKSARALOKA. COM, PONTIANAK-Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, saat menjawab pertanyaan salah satu peserta pada kegiatan dialog bersama anak muda di Kalimantan Barat menyebutkan, banyak orang menanyakan apa yang bisa di buat saat dirinya terpilih menjadi presiden pada 100 hari pertama.

Ganjar mengatakan kalau di Indonesia, 100 hari pertama menjadi presiden belum bisa memberi perubahan apapun.

“Di banyak negara maju, seorang presiden begitu dilantik dia berhak untuk merubah apapun, tapi di Indonesia tidak. Apa lagi 100 hari pertama menjabat sebagai presiden untuk mengesahkan Undang-undang itu tidak mungkin, apakah anda mau saya bohong,” ungkap Ganjar di PCC Pontianak, Rabu 31 Januari 2024.

Ganjar mengatakan, untuk menjawab dengan tegas perampasan aset itu perlu waktu, dimana 100 hari pertama yang memungkinkan pada kontek undang-undang perampasan aset itu adalah lobi dengan DPR kemudian diprioritas dan masa sidang dibahas.

“Saya dua priode menjadi anggota DPR, dan saat itu saya berada di badan legislasi, saya tidak akan membohongi anak muda. Dalam kondisi itu, mau apa dengan kewenangan 100 hari pertama kinerja presiden, kecuali anda berada di negara luar,” ujar Ganjar.

Karena tata Ganjar, di sana (luar negeri) begitu presiden berhak menandatangani maka dia berhak melakukan apapun. Tapi di Indonesia seorang presiden harus mengikuti seluruh perundang-undangan yang berlalu.

“Saya sudah mendesain, kalau pelantikan presiden bulan Oktober, maka dua bulan yang bisa dikerjakan jika terpilih nanti yaitu mempercepat penggu ji

naan KTP Sakti. KTP Sakti ini yaitu satu data yang bisa di gunakan menyelesaikan persoalan. Memang belum bisa menyelesaikan semua, baru dua sektor yang siap yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Dan yang lain belum,” tutur Ganjar.

Ganjar kembali menegaskan, KTP Sakti inilah pengadaan pertama yang bisa dilakukan dalam dua bulan dari sisa anggaran berjalan sampai Desember.

“Baru pada tahun 2025 akan kami siapkan lagi itupun kalau bulan Oktober kami dilantik, maka kami akan lobi kembali DPR agar melakukan fitting anggaran sesuai dengan apa yang  diprogramkan,” ujarnya.

Karena lanjut Ganjar, di 2025 seluruh anggaran yang menetapkan adalah pemerintahan saat ini. Baru nanti yang bisa kami lakukan pada anggaran di 2026.

“Jadi pemberantasan dan penyitaan aset pelaku korupsi itu sangat penting. Tentu ini menjadi prioritas kami nantinya,” pungkas Ganjar.