Upaya Pencegahan Konflik Sosial, Kesbangpol Sintang Gelar FGD

Aksaraloka.com, SINTANG-Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesbangpol Sintang menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan inti kegiatan diskusi dan penguatan komitmen serta membangun kolaborasi pencegahan konflik sosial, pada Rabu,(3/7)2024) di Pendopo Bupati Sintang.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan Kegiatan ini merupakan kebijakan baru untuk melakukan pencegahan konflik sosial di daerah.

Kegiatan FGD ini bertemakan strategi pencegahan konflik sosial melalui kolaborasi deteksi dini (SIDINI) Kabupaten Sintang.

Kegiatan ini menghadirkan 4 nara sumber yakni Kepala Badan Intelijen Daerah Kalbar Brigjen Pol Rudi Trenggono, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Drs. Manto, Wakil Bupati Sintang Melkianus dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus,

“Pertimbangan tema dalam FGD ini adalah masih maraknya aksi unjuk rasa/demontrasi di Kabupaten Sintang, masih sering terjadinya pemblokiran jalan umum dan jalan perkebunan, masih sering terjadi penutupan/penyegelan bangunan, masih adanya ujaran kebencian dan propaganda di media sosial, antisipasi konflik menjelang pilkada dan masih lemahnya manajemen deteksi dini di daerah serta sebagai upaya pencegahan konflik masih parsial dan belum menyeluruh melibatkan seluruh stakeholder,” beber Kusnidar.

Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan mengganggu program prioritas pemerintah, keraguan para investor untuk berinvestasi dan menjadi sasaran tunggangan/kepentingan kelompok/golongan tertentu dan mengganggu kerukunan dan harmonisasi yang sudah terbangun dengan baik selama ini.

“Tujuan dari FGD ini adalah sharring informasi potensi konflik di daerah, membangun kolaborasi deteksi dini dan memperkuat komitmen pencegahan konflik,” papar Kusnidar.

Output dari strategi pencegahan konflik sosial, jelasnya yakni terbentuknya tim kolaborasi deteksi dini (sidini) di 14 kecamatan, ada 2 kecamatan akan segera di bentuk pada bulan Juli 2024 ini, yakni Kecamatan Sintang dan Kelam Permai. Selanjutnya jangka menengah dan panjang pada 12 kecamatan lainnya.

Tim yang terbentuk merupakan kolaborasi pemerintah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di masing-masing kecamatan.

Dengan adanya tim deteksi dini diharapkan berbagai aktivitas yang berpotensi konflik dapat terdeteksi secara dini, tertangani secara cepat atau temu cepat lapor cepat.

Menurutnya tidak semua persoalan di desa dan kecamatan harus di bawa ke kabupaten, namun diharapkan bisa terselesaikan dengan cepat oleh tim deteksi dini di desa dan kecamatan.

Sementara itu Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan tidak ada konflik karena beda kulit, mata dan rambut di Kabupaten Sintang.

“Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan. Itulah sumber konflik. Ada konflik karena perkebunan, penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa, umat yang tidak bisa menjalankan ibadahnya seperti jemaat Ahmadiyah. Sekali lagi konflik yang terjadi karena rasa ketidakadilan dirasakan masyarakat,” terang Bupati Sintang.

Untuk itulah, pemerintah dengan berkolaborasi dengan banyak pihak harus pandai mendeteksi sumber konflik kemudian mencegah terjadinya konflik.

Pemkab Sintang juga sudah mengesahkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pemerintahan Kolaboratif. Kita berkolaborasi juga dalam hal mendeteksi secara dini potensi konflik kemudian mencegahnya.

“Kita libatkan semua komponen daerah untuk ikut mendeteksi dini potensi konflik di Kabupaten Sintang. Kolaborasi sangat penting. Pilkada Kabupaten Sintang juga saya yakini aman dan damai,” kata Jarot.

Konflik sosial, jelas Bupati Jarot mudah dicegah kalau kita mampu mendeteksi secara dini potensi konflik yang ada di masyarakat. Kabupaten Sintang adalah rumah besar kita bersama.

“Mari kita jaga Kabupaten Sintang ini supaya aman, damai dan bahagia,” terang Bupati Sintang.