Aksaraloka.com, PONTIANAK – Di tengah keluhan petani terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar menilai persoalan tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi pasar global, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap tata niaga sawit di daerah.
Ketua GAPKI Kalbar, Aris Supratman, mengatakan fluktuasi harga TBS sepanjang Januari hingga Mei 2026 sebenarnya masih berada dalam kategori normal jika mengacu pada data Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalbar.
Data menunjukkan harga TBS sempat naik dari Rp2.936,45 per kilogram pada Januari menjadi Rp3.576,42 per kilogram pada April. Namun pada Mei turun menjadi Rp3.441,35 per kilogram.
“Secara umum pergerakan harga tersebut masih dalam batas yang wajar mengikuti dinamika pasar CPO,” kata Aris.
Meski demikian, GAPKI menyoroti keberadaan sejumlah unit penampungan atau loading ramp yang beroperasi di luar sistem tata niaga resmi. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu disparitas harga di tingkat petani.
Menurut Aris, petani yang menjual TBS melalui jalur penampungan nonresmi sering menerima harga yang ditentukan sepihak oleh pengepul dan tidak selalu mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, GAPKI meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap aktivitas loading ramp yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Pergub Kalbar Nomor 86 Tahun 2022.
Selain persoalan tata niaga di daerah, GAPKI juga menyoroti dampak ketidakpastian kebijakan ekspor sawit.
Salah satunya terkait wacana ekspor CPO melalui mekanisme satu pintu yang hingga kini belum memiliki petunjuk teknis yang jelas.
“Kondisi ini memunculkan berbagai asumsi di kalangan eksportir dan berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi CPO menuju pelabuhan ekspor,” ujarnya.
Sebagai komoditas yang sebagian besar dipasarkan ke luar negeri, harga sawit Kalbar juga sangat dipengaruhi perkembangan pasar global.
Permintaan dari negara-negara tujuan utama seperti Tiongkok dan India masih relatif stabil, namun sejumlah pasar lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Pakistan, dan Rusia mengalami kontraksi.
Di sisi lain, industri sawit nasional juga menghadapi tekanan dari berbagai regulasi perdagangan internasional, termasuk kebijakan European Union melalui aturan EUDR, tuntutan standar keberlanjutan global, hingga rencana kenaikan pungutan ekspor sawit.
GAPKI juga mengingatkan bahwa produksi sawit nasional yang terus meningkat berpotensi memberikan tekanan terhadap harga apabila tidak diimbangi pertumbuhan permintaan pasar.
Meski demikian, pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek industri sawit hingga akhir 2026.
Program biodiesel B50, pengembangan produk hilir sawit, serta upaya pemerintah membuka pasar ekspor baru dinilai dapat menjadi penopang harga CPO ke depan.
“Kami tetap optimistis. Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara produksi, pasar, dan kepastian regulasi agar harga sawit tetap memberikan keuntungan bagi petani maupun pelaku usaha,” pungkas Aris.
