JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Norsan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Norsan, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan yang luas sehingga berpotensi menjadi salah satu daerah strategis dalam pengembangan perdagangan karbon nasional.
“Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar. Ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang lebih transparan dan akuntabel. Bagi Kalbar, perdagangan karbon bukan hanya tentang menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan agar tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Norsan juga memastikan Pemprov Kalbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah, termasuk mendukung proses perizinan sesuai ketentuan dan memastikan seluruh pelaku usaha menerapkan prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi babak baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan di Indonesia. Platform tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) serta target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurut Raja Juli, Indonesia Forestry Carbon Hub juga berfungsi sebagai pusat data digital untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan transparansi, mencegah praktik double counting, serta memperkuat kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kredit karbon Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi terbentuknya sistem perdagangan karbon sektor kehutanan yang dinilai sebagai hasil kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Ia menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti Indonesia mampu menghadirkan implementasi nyata dalam agenda perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, para kepala daerah dari berbagai provinsi, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau.
