JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pemerintah memberikan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah penghasil kelapa sawit. Menurutnya, kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.
Hal itu disampaikan Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026)
Norsan mengatakan industri sawit selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Karena itu, daerah yang menjadi sentra produksi sawit dinilai layak memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Norsan mengusulkan agar daerah penghasil memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp100 dari setiap kilogram tandan buah segar (TBS) yang diproduksi.
Menurutnya, nilai tersebut memang terlihat kecil, namun jika diakumulasikan akan memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tadi kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram TBS, daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Jika dikumpulkan, nilainya akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.
Selain memperjuangkan DBH, Gubernur juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan regulasi agar pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor sawit, benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Mudyat Noor mengatakan tema Sawit untuk Rakyat mencerminkan komitmen agar seluruh rantai industri sawit memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di daerah penghasil.
Ia juga mendorong penyaluran Dana Bagi Hasil sawit dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit Indonesia.
Selain itu, AKPSI menegaskan komitmennya mendorong praktik perkebunan sawit berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pemerintah pusat memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan semakin berpihak kepada masyarakat.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit. Forum tersebut juga membahas tantangan pasar global, penguatan hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi, serta strategi meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
