PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota agar tidak sekadar mengejar capaian di atas target, tetapi berani menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga potensi penerimaan dapat digali secara maksimal.
Pesan itu disampaikan Harisson saat memberikan materi bertema Strategi Penggalian Potensi dan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah kepada peserta dari Bapenda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat di Kantor BPSDM Provinsi Kalbar, Senin (20/7/2026).
Menurut Harisson, target yang terlalu rendah memang mudah dilampaui, tetapi tidak mendorong aparatur bekerja maksimal dalam meningkatkan penerimaan daerah.
“Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi yang kita inginkan bukan itu. Kita ingin target yang tinggi sehingga seluruh jajaran benar-benar bekerja keras untuk mencapainya,” ujarnya.
Ia menegaskan, PAD menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Semakin besar pendapatan yang dihimpun, semakin luas pula ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Harisson mengingatkan, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya belanja pegawai yang membatasi ruang fiskal. Karena itu, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Daerah harus mampu memperkuat sumber pendapatannya sendiri melalui optimalisasi PAD,” katanya.
Harisson juga mendorong perubahan pola pikir birokrasi agar lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah. Menurutnya, semangat reinventing government perlu diterapkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat melalui pungutan baru, melainkan memastikan seluruh potensi pajak yang sudah ada dapat dipungut secara optimal.
“Yang kita lakukan bukan menambah beban masyarakat, tetapi memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh objek pajak yang seharusnya membayar benar-benar memenuhi kewajibannya,” tegasnya.
Harisson menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar Provinsi Kalimantan Barat yang potensinya dapat terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih baik.
Ia juga menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, meningkatnya penggunaan BBM nonsubsidi akan berdampak pada bertambahnya penerimaan pajak daerah.
Di akhir arahannya, Harisson meminta seluruh kepala Bapenda kabupaten/kota menjadi motor penggerak peningkatan PAD, tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi, analisis, dan strategi untuk mengoptimalkan potensi pajak di daerah masing-masing.
“Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” pungkasnya.
