LANDAK – Ratusan warga Dusun Sengkuang, Desa Papung, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar aksi damai di Kantor Desa Papung, Kamis (22/10/2026) pagi.
Mereka mempertanyakan kejelasan realisasi pemasangan jaringan listrik negara yang hingga kini belum menjangkau wilayah mereka, meskipun sebagian besar warga mengaku telah membayar biaya pemasangan instalasi listrik.
Aksi tersebut diikuti warga dari berbagai kalangan, mulai dari orang tua, pemuda, hingga ibu rumah tangga. Sejumlah personel TNI dan Polri dari Polsek dan Koramil Ngabang turut mengawal jalannya aksi.
Koordinator aksi, Marselinus Untung, mengatakan warga meminta pemerintah desa memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi seluruh dusun di wilayah Desa Papung.
Menurut dia, warga mempertanyakan mengapa Dusun Sengkuang belum mendapatkan jaringan listrik, sementara dusun lain sudah mulai menikmati layanan tersebut.
“Tuntutannya biar adil merata. Kami meminta pihak desa mengusulkan kembali proposalnya supaya semua dusun bisa teraliri listrik,” kata Marselinus.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima warga, pemasangan jaringan listrik di Dusun Sengkuang direncanakan melalui jalur dari Papung.
Namun, saat pelaksanaan, warga justru melihat pemasangan jaringan listrik mulai dilakukan di Dusun Taba. Padahal, menurut warga, Dusun Sengkuang berada sekitar dua kilometer dari titik jaringan listrik yang masuk dari Kampung Keranji menuju Dusun Papung.
Warga juga merasa kecewa karena dusun lain yang dinilai memiliki jarak lebih jauh justru telah mendapatkan kepastian pembangunan jaringan listrik.
Sebanyak 81 rumah sudah memasang instalasi
Kepala Dusun Sengkuang, Ponip, mengatakan masyarakat telah menyambut antusias informasi mengenai rencana masuknya jaringan listrik ke wilayah mereka.
Informasi tersebut diterima warga sekitar Juli 2026. Setelah itu, warga mulai mempersiapkan akses jalan dan jembatan secara gotong royong agar kendaraan pengangkut material dapat masuk ke dusun.
Warga kemudian memasang instalasi listrik di rumah masing-masing melalui vendor yang menawarkan pemasangan instalasi dengan informasi bahwa jaringan listrik akan masuk ke wilayah tersebut.
Dari total 84 rumah di Dusun Sengkuang, sebanyak 81 rumah disebut telah memasang instalasi listrik.
Namun, hingga aksi digelar, pemasangan jaringan listrik utama belum juga terealisasi.
“Harapan kami, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pihak PLN supaya listrik dapat menjangkau kami,” ujar Ponip.
Ia menilai ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan.
Ponip berharap keluhan warga mendapat perhatian serius agar masyarakat Dusun Sengkuang tidak terus menunggu tanpa kepastian.
Warga sudah membayar hingga Rp 4,5 juta
Selain mempertanyakan realisasi jaringan listrik, warga juga menyoroti biaya yang telah mereka keluarkan untuk pemasangan meteran dan instalasi listrik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, warga membayar Rp 4 juta untuk meteran berkapasitas 900 VA dan Rp 4,5 juta untuk meteran 1.300 VA.
Warga juga disebut dikenai biaya tambahan Rp 250.000 untuk penambahan titik instalasi listrik.
Meski telah mengeluarkan uang, warga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pemasangan jaringan listrik utama.
Usai menyampai orasi perwakilan warga bersama Kepala Desa, Wakapolsek Ngabang dan Danramil Ngabang serta perwakilan Camat Jelimpo melakukan mediasi hingga menghasilkan kesepakatan.
Kepala Desa Papung, Kasim, membenarkan bahwa aksi tersebut berkaitan dengan belum terealisasinya pemasangan listrik desa di Dusun Sengkuang.
Menurut Kasim, pemerintah desa sebelumnya telah mengajukan proposal pemasangan jaringan listrik untuk dua dusun, yakni Dusun Sengkuang dan Dusun Taba.
Namun, dalam pelaksanaannya, baru Dusun Taba yang mulai mendapatkan pembangunan jaringan listrik.
“Kami memahami masyarakat merasa cemburu sosial karena dusun-dusun di desa tetangga sudah teraliri listrik, sementara di Desa Papung masih ada dusun yang belum mendapatkan layanan tersebut,” kata Kasim.
Ia mengatakan pemerintah desa siap mendampingi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak PLN, baik melalui unit layanan pelanggan maupun kantor wilayah di Pontianak.
Kasim berharap pengajuan untuk kedua dusun tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Hasil mediasi, warga akan mengadu ke PLN Pontianak
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Desa Papung, warga bersama pemerintah desa sepakat untuk melanjutkan persoalan tersebut kepada pihak PLN di Pontianak.
Marselinus Untung mengatakan hasil mediasi menghasilkan kesepakatan untuk kembali mengajukan permohonan agar jaringan listrik di Dusun Sengkuang segera direalisasikan.
Sementara itu, Kasim menegaskan pemerintah desa akan terus mendampingi warga hingga mendapatkan tanggapan dari pihak PLN.
Terkait pembayaran pemasangan instalasi yang telah dilakukan warga, Kasim menyebut status pelaksanaan pekerjaan masih perlu diperjelas.
Menurut dia, surat perintah kerja (SPK) disebut belum terbit sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak vendor mengenai proses pemasangan dan kepastian pembangunan jaringan listrik.
