JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong optimalisasi pengelolaan kelapa sawit sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Dialog Nasional bertema “Transformasi Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Kemandirian Pangan” yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum tersebut, Norsan menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Kalimantan Barat yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah.
Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kalbar Tahun 2024, luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 2,17 juta hektare dengan total produksi lebih dari 7,4 juta ton per tahun.
“Sebanyak 284 ribu lebih kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini. Karena itu, pengelolaan sawit harus terus dioptimalkan agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sawit di Kalbar. Menurutnya, saat ini sebagian besar crude palm oil (CPO) masih diekspor ke negara seperti India dan Tiongkok, sementara kapasitas pengolahan di daerah masih terbatas.
Selain itu, Norsan turut menanggapi dinamika penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH yang berdampak pada kebun masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melindungi kepentingan pekebun kecil.
“Kami telah berdiskusi agar kebun masyarakat, khususnya yang sekitar dua hektare, tetap bisa dimanfaatkan meskipun berada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor sawit saat ini menjadi tumpuan utama masyarakat, terutama di tengah melemahnya harga komoditas lain seperti karet.
Lebih lanjut, Norsan mengakui bahwa penguatan tata kelola sawit berkelanjutan melalui implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pekebun swadaya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan berupa penyediaan bibit unggul, pupuk, pendampingan, akses teknologi, serta pembiayaan agar pekebun mampu memenuhi standar keberlanjutan.
“Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat diperlukan agar sawit tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Dialog nasional ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah bersama dalam memperkuat tata kelola kelapa sawit berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
