KUBU RAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat diproyeksikan mampu menciptakan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp16,8 miliar per hari.
Dari jumlah itu, sekitar Rp9,37 miliar dialokasikan untuk menyerap komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, ikan, telur hingga susu yang diproduksi petani, peternak dan pelaku usaha lokal.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, optimistis program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi dalam Penguatan Keamanan Pangan dan Cold Chain pada Rantai Pasok Program MBG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoman Suryadnya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunawan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Forkopimda, pengelola BUMDes serta pelaku UMKM.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan Program MBG merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Di Kalimantan Barat, program tersebut telah menyasar sekitar 997.745 penerima manfaat di 14 kabupaten/kota.
“Program MBG yang dicetuskan oleh Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Tujuannya jelas, bagaimana gizi masyarakat kita terpenuhi agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menekankan keberhasilan program tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Karena itu, seluruh kebutuhan pangan MBG diharapkan dipasok petani dan pelaku usaha lokal melalui BUMDes dan koperasi.
“Kita harus memperhatikan rantai pasoknya. Jangan sampai bahan pangannya berasal dari luar, padahal petani kita mampu menyediakannya. Saya meminta BUMDes dan koperasi menjadi garda terdepan dalam menyuplai kebutuhan pangan ke unit-unit pelayanan MBG,” tegasnya.
Selain penguatan rantai pasok, rapat koordinasi juga membahas pentingnya infrastruktur cold chain atau rantai pendingin guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
Sementara itu, Nyoman Suryadnya menegaskan efektivitas Program MBG diukur dari besarnya manfaat yang diterima kelompok rentan serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi desa.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan kelompok rentan mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui hingga peserta didik. Dengan putaran uang yang begitu besar di Kalimantan Barat, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di level bawah,” ujarnya.
Ia juga menekankan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG melalui penerapan standar kualitas pangan yang ketat.
“Dalam operasionalnya, kita utamakan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), kemudian HACCP, baru setelah itu halal. Kita ingin memastikan makanan yang dikonsumsi generasi kita benar-benar aman dan berkualitas,” tegasnya.
Nyoman turut mendorong desa-desa di Kalimantan Barat memetakan potensi unggulan masing-masing guna mendukung rantai pasok MBG, termasuk pengembangan budidaya ikan dan pengelolaan limbah berbasis circular economy agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
