PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Pleno TPAKD Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Norsan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“TPAKD harus menjadi motor penggerak yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.
Ia meminta seluruh TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk fokus menjalankan program prioritas sesuai Roadmap TPAKD 2026–2030. Fokus tersebut meliputi peningkatan literasi keuangan, perluasan akses permodalan bagi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta penguatan budaya menabung, jaminan sosial, dan perlindungan konsumen.
Norsan menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari capaian administrasi, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menghadirkan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengungkapkan capaian TPAKD Provinsi Kalbar telah mencapai 117,61 persen. Adapun rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota mencapai 135,78 persen, dengan seluruh daerah berhasil mencatatkan realisasi program di atas 100 persen.
Menurut Rochma, terdapat empat fokus utama percepatan akses keuangan daerah, yakni peningkatan literasi keuangan, optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, serta pendampingan program kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat dan risiko penggunaan berbagai produk jasa keuangan di tengah perkembangan industri yang semakin dinamis.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat semakin cerdas dalam memanfaatkan produk keuangan dan memahami risiko yang menyertainya,” ujarnya.
Rapat pleno tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta anggota TPAKD Kalbar.
