PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dalam pelantikan yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026), Edi menegaskan rotasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan upaya memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Rotasi tersebut mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya kosong akibat pensiun, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi dan penataan organisasi. Prosesnya telah berlangsung selama tiga hingga empat bulan.
Sejumlah pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Derry Gunawan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas PUPR, Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
Selain itu, Syarifah Welly dipercaya menjabat Camat Pontianak Timur. Untuk tingkat kelurahan, Yully Wanda Sari dilantik sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Edi menegaskan pelantikan bukan hanya seremoni administratif, tetapi menjadi momentum bagi para pejabat untuk menunjukkan kapasitas dan tanggung jawab yang lebih besar.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pengabdian para pejabat di posisi sebelumnya. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi modal untuk menghadirkan kinerja yang lebih baik di jabatan baru.
Edi meminta seluruh pejabat bekerja secara profesional, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.
Menurut Edi, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga menyangkut infrastruktur, ekonomi, sosial, transportasi, hingga berbagai persoalan teknis di lapangan. Karena itu, ia menilai kepekaan aparatur terhadap kondisi masyarakat harus terus diperkuat.
“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.
Ia menambahkan setiap perangkat daerah harus memiliki perencanaan yang matang dalam menyusun program pembangunan. Program yang dijalankan harus mampu menjawab persoalan mendesak sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Khusus organisasi perangkat daerah teknis, Edi meminta penanganan persoalan infrastruktur dilakukan lebih cepat dan responsif. Sementara Dinas Perhubungan diminta memperkuat pemahaman terhadap regulasi agar mampu menyelesaikan persoalan parkir dan transportasi secara tepat.
Di akhir arahannya, Edi mengingatkan seluruh pejabat agar tidak bekerja sendiri saat menghadapi persoalan. Ia meminta budaya komunikasi dan koordinasi diperkuat sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan.
“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya.
