PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan warga, serta menyusutkan kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan, keberhasilan strategi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya Dinas Sosial maupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Ketiga strategi itu disampaikan Bahasan saat membuka Rapat Koordinasi TKPKD Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (6/8/2026).
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat perlindungan sosial. Bahasan meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi agar tidak ada warga miskin yang tertinggal dari pelayanan pemerintah.
Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, dan pengembangan produktivitas ekonomi lokal.
Menurut Bahasan, pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar peserta memiliki peluang memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha setelah mengikuti program.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.
Sementara itu, strategi ketiga menyasar penyusutan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan layanan dasar kawasan, serta penataan lingkungan.
Ia meminta camat dan lurah memperkuat pendataan rumah tidak layak huni dan sanitasi yang belum memadai karena perangkat wilayah dinilai paling memahami kondisi masyarakat.
“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong benar-benar didata, termasuk WC yang tidak layak,” tegasnya.
Bahasan juga mengingatkan seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama sebagai dasar penyusunan program agar tidak terjadi perbedaan sasaran maupun tumpang tindih kegiatan. Selain itu, ia mendorong optimalisasi kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta melibatkan Baznas untuk memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Menurutnya, setiap program harus dievaluasi secara berkala agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya.
