PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, dana BTT telah digeser untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan bencana yang membutuhkan respons cepat.
“Kita sudah dari dana BTT. Dana BTT itu kita geser dulu untuk penanggulangan kegiatan ini,” kata Norsan usai mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Menurut Norsan, pemanfaatan BTT menjadi langkah pemerintah agar penanganan bencana dapat berjalan tanpa harus menunggu proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Walaupun belum ke APBD perubahan, mungkin dalam waktu dekat ke APBD perubahan, namun insyaallah kita sudah bisa menggunakan dana ini,” ujarnya.
Ia menegaskan dana BTT memang disiapkan untuk membiayai kebutuhan penanganan kondisi darurat, termasuk bencana yang membutuhkan intervensi pemerintah secara cepat.
“Dana BTT khusus dana untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda. Sejumlah wilayah Kalbar masih menghadapi kemunculan titik api sehingga upaya pemadaman dan pencegahan terus diperkuat.
Selain karhutla, pemerintah juga membahas dampak lain yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk potensi gangguan terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih akibat kemarau.
Norsan sebelumnya menyebut sejumlah permukiman mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Bahkan, warga yang selama ini mengandalkan layanan air ledeng atau PDAM mulai menghadapi persoalan kualitas air yang disebut terasa asin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat untuk membantu mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
“Pemerintah juga mendukung mereka untuk bergerak memberikan masyarakat air bersih,” katanya.
Dengan penggunaan dana BTT, Pemprov Kalbar berharap berbagai kebutuhan penanganan bencana dapat segera dipenuhi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan dampak karhutla dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau.
