Aksaraloka.com, PONTIANAK — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berakhir membuat DPRD Kalimantan Barat mulai mempertanyakan keseriusan dan efektivitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar.
Bukan sekadar meminta laporan, DPRD Kalbar akan menguji langsung kemampuan Pemprov dalam menghadapi karhutla yang telah berlangsung sekitar satu setengah bulan dan justru dinilai semakin parah.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan pertanyaan itu akan menjadi salah satu materi utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap II bersama pihak eksekutif, Selasa (15/9/2026).
“Apakah kinerja pemerintah daerah ini melihat apakah masih mampu atau tidak mampu lagi? Dengan kondisi yang sudah satu bulan setengah, tapi kondisinya makin parah, kabut asap,” tegas Prabasa usai RDP tahap I di Ruang Meranti DPRD Kalbar, Senin (14/9/2026).
RDP tahap I tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat untuk mengumpulkan masukan mengenai karhutla dan kabut asap yang melanda Kalbar.
Mulai dari kepala desa, camat, NGO, mahasiswa hingga berbagai elemen lainnya menyampaikan persoalan di lapangan.
Seluruh masukan tersebut kemudian dirangkum menjadi bahan DPRD untuk “menguliti” langkah pemerintah pada RDP berikutnya.
“Semua memberikan masukan yang positif. Buat bahan lembaga ini untuk mempertanyakan kepada eksekutif,” ujar Prabasa.
Yang tak kalah keras, DPRD Kalbar akan meminta Pemprov membuka secara terang-benderang penggunaan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk penanganan karhutla.
DPRD ingin mengetahui ke mana saja uang tersebut akan dialirkan dan apa saja hasil konkret yang akan dicapai.
“Anggaran Rp60 miliar itu untuk karhutla. Bagaimana menuntaskan sekarang. Penjabarannya besok kami ingin tanya kepada Pemprov,” kata Prabasa.
“Uraian tadi Rp60 miliar itu untuk apa saja? Yang harus kita tanyakan dan diketahui bersama,” sambungnya.
Bagi DPRD, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan hasil penanganan di lapangan.
Sebab, ketika anggaran sudah digelontorkan tetapi asap masih mengepung dan kebakaran belum juga tertangani secara tuntas, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang.
Prabasa mengaku tidak menutup mata terhadap kerja pemerintah dalam menangani karhutla.
Namun, klaim bahwa pemerintah telah bekerja tidak otomatis mengakhiri pertanyaan ketika kondisi di lapangan justru belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Saya yakin eksekutif kan sudah bekerja. Pertanyaannya asap kok masih ada, besok akan kita tanyakan,” ujarnya.
Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mengetahui mengapa berbagai langkah yang diklaim telah dilakukan belum mampu menghentikan persoalan asap.
Selain DPRD Kalbar juga akan melibatkan unsur yudikatif, khususnya kepolisian, dalam pembahasan lanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting karena karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan.
Prabasa menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada saling lempar tanggung jawab.
“Jangan saling menyalahkan, baik itu dinas yang terkait dari pemerintah, kabupaten, provinsi. Nah sekarang maupun sampai ke pusat,” katanya.
Menurut dia, seluruh tingkatan pemerintahan telah memiliki peran dalam menghadapi karhutla.
“Semua sudah berbuat untuk sama-sama kita membenamkan api,” ujarnya.
Namun, pekerjaan rumahnya adalah memastikan seluruh upaya tersebut benar-benar terintegrasi dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Prabasa mengatakan kondisi karhutla harus menjadi momentum untuk memperbaiki pola penanganan ke depan.
Ia berharap RDP tahap II tidak berakhir menjadi forum seremonial atau sekadar pertukaran laporan antarinstansi.
“Yang tadi ingin kita kolaborasikan gimana langkah ke depan yang paling baik,” katanya.
Sebab, masyarakat Kalbar tidak membutuhkan sekadar daftar kegiatan, laporan penyerapan anggaran, ataupun pernyataan bahwa pemerintah sudah bekerja.
Yang dibutuhkan adalah udara yang kembali layak dihirup, api yang benar-benar padam, serta kepastian bahwa persoalan serupa tidak terus berulang.
RDP tahap II DPRD Kalbar pun akan menjadi momentum untuk meminta jawaban konkret dari Pemprov, seberapa efektif penanganan karhutla yang selama ini dilakukan, ke mana anggaran Rp60 miliar akan digunakan, dan apa langkah nyata pemerintah untuk menghentikan kabut asap yang tak kunjung berakhir.
