AKSARALOKA.COM – Kalimantan Barat kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan memborong lima apresiasi dalam bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kalbar meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan serta TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Prestasi juga diraih pemerintah daerah. Kota Pontianak memperoleh dua penghargaan, yakni TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan. Sementara Kabupaten Landak meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan.
Doni menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dikembangkan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga. Di tingkat provinsi terdapat inovasi SaPaHH DOKAR, sedangkan Pontianak mengembangkan JEPIN KIPAS sebagai sistem peringatan dini kenaikan harga pangan. Kabupaten Landak juga memiliki SIJANTAN untuk memperkuat monitoring jaringan irigasi dan mendukung produktivitas pertanian.
Pada sisi digitalisasi, Kalbar memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui sejumlah inovasi. Di tingkat provinsi terdapat SAMSAT GOKATAN dengan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak kendaraan, sedangkan Pontianak mengembangkan EPonti yang memungkinkan data penerimaan daerah dipantau secara real time serta menyediakan alternatif pembayaran digital melalui QRIS.
Doni menegaskan penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Bank Indonesia Kalbar bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi, ketahanan pangan, stabilitas harga, serta perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut juga diarahkan agar inovasi yang telah dikembangkan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.
