Aksaraloka.com, PONTIANAK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat mulai meningkat signifikan sejak memasuki Juli 2026.
Peningkatan ini seiring dengan masuknya fase musim kemarau dan munculnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinator Data dan Informasi (Datin) dan PTSP BMKG Supadio, Sutikno, mengatakan kemunculan hotspot sebenarnya telah terpantau sejak awal tahun.
“Titik api sudah mulai muncul sejak bulan Januari, Februari sempat turun landai sebentar, di bulan April sempat naik lagi, terus habis itu turun lagi,” kata Sutikno.
Menurutnya, kenaikan hotspot mulai terlihat sangat signifikan ketika memasuki Juli.
Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan masuknya Kalimantan Barat ke fase kemarau.
“Ketika masuk bulan Juli, pas masuk musim fase kemarau di Kalimantan Barat, kenaikan hotspot itu sudah mulai sangat signifikan, diiringi dengan kejadian karhutla,” ujarnya.
Peningkatan hotspot tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Beberapa daerah sempat mengalami kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya, di antaranya Mempawah, Sintang, Kubu Raya, termasuk Pontianak.
Sutikno menjelaskan data hotspot yang diperoleh BMKG menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dan aparat dalam melakukan penanganan karhutla.
BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri dan sejumlah pemangku kepentingan melakukan briefing secara rutin untuk memperbarui informasi mengenai kondisi cuaca, hotspot hingga operasi udara.
“Biasanya ada briefing dua kali sehari, pagi dengan malam. Gunanya untuk update cuaca, hotspot serta kegiatan operasi udara,” jelasnya.
Saat ditemukan indikasi fire spot, informasi tersebut kemudian diteruskan kepada tim patroli udara.
BMKG juga memberikan data koordinat lokasi berupa lintang dan bujur sehingga tim di lapangan dapat langsung menuju titik yang terindikasi mengalami kebakaran.
“Jadi sampai ke lintang bujurnya sehingga memang tidak akan tersasar,” ungkap Sutikno.
Menurut dia, informasi tersebut penting karena operasi udara membutuhkan sumber daya yang besar.
Dengan koordinat yang lebih akurat, patroli dapat dilakukan secara efisien tanpa harus menyisir wilayah yang terlalu luas.
“Memang butuh gerakan yang efisien, efektif, tidak menyisir, tapi langsung ke titik-titik yang memang terindikasi ada potensi-potensi hotspot tersebut,” katanya.
Sutikno mengatakan persebaran hotspot saat ini relatif merata di sejumlah wilayah Kalbar. Namun, penanganan menjadi lebih sulit apabila titik panas berada di kawasan gambut.
Berbeda dengan lahan mineral yang relatif lebih mudah ditangani, kebakaran di lahan gambut dapat terjadi hingga ke bagian bawah permukaan.
“Kita tahu sendiri memang memiliki kedalaman gambut,” ujarnya.
Karena itu, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan upaya lebih serius dan tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat di permukaan.
Untuk hotspot yang berada di kawasan korporasi atau wilayah tertentu, BMKG berperan memberikan informasi lokasi titik panas.
Sementara penentuan dan penanganan di lapangan dilakukan instansi yang memiliki kewenangan operasi udara maupun operasi darat.
Pesawat OMC Disiagakan di Supadio
Meningkatnya hotspot dan memburuknya kualitas udara juga mendorong pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Sutikno mengatakan pesawat untuk pelaksanaan OMC mulai disiagakan di Bandara Supadio pada 13-17 Agustus 2026.
“Mulai hari ini pesawat untuk operasi modifikasi cuaca mulai di-standby-kan,” katanya.
Operasi tersebut melibatkan BMKG, operator penerbangan, TNI AU dan BNPB.
Menurut Sutikno, OMC tidak semata-mata diarahkan ke wilayah yang memiliki jumlah hotspot terbanyak.
Operasi tersebut bertujuan mengurangi dampak karhutla dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan yang ada.
“Bagaimana mengurangi dampaknya. Kalau awan yang ada berpotensi di antara tanggal 14 sampai 17 ini mampu memadamkan api di beberapa tempat,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
“Hal pertama yang dipastikan adalah ada awannya, karena itu menjadi sumber utama untuk bisa disemai. Kalau tidak ada awan, tidak ada media untuk disemai,” jelas Sutikno.
Sutikno menerangkan tidak semua jenis awan dapat menjadi sasaran OMC.
Awan yang menjadi perhatian adalah awan kumulus atau awan konvektif yang memiliki potensi menghasilkan hujan.
“Awan kumulus itu awan konvektif yang kita kenal karena awan itu berpotensi hujan,” katanya.
Secara kasatmata, awan kumulus terlihat seperti gumpalan atau bunga kol yang bergulung-gulung.
Awan tersebut memiliki aktivitas konveksi yang memungkinkan proses pertumbuhan awan diperkuat melalui penyemaian.
Sebaliknya, awan yang mudah tercerai atau terbawa angin tidak efektif untuk disemai.
“Kalau jenis-jenis awan yang lain itu tidak bisa, karena dia akan tertiup angin,” ujarnya.
Karena itu, BMKG akan terus memantau radar dan pertumbuhan awan. Jika ditemukan awan kumulus yang memenuhi kriteria, pesawat OMC dapat segera bergerak untuk melakukan penyemaian.
“Kalau ada awan langsung ada pergerakan dan itu merupakan awan kumulus,” tutur Sutikno.
BMKG berharap potensi pertumbuhan awan pada 14-17 Agustus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah terdampak karhutla.
Meski demikian, Sutikno mengakui potensi pertumbuhan awan di Kalimantan Barat saat ini masih relatif lemah.
“Secara umum potensi pertumbuhan awan itu masih sangat lemah untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi potensi itu ada. Keberadaan itulah yang kita mau tangkap,” pungkasnya.
