LANDAK – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Landak menggelar Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu (19/8/2026).
Agenda ini dilaksanakan sebagai wadah dialog interaktif untuk menyampaikan ragam pelayanan instansi sekaligus menyerap aspirasi dan masukan langsung dari pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya.
Turut hadir dalam acara ini Staf Ahli Bupati Landak Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Benediktus; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Landak, John Hetli; serta Kepala DKPP Kabupaten Landak, John Elak.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai jajaran OPD terkait, akademisi seperti Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dan Kepala SMKN 1 Ngabang, perwakilan organisasi petani (HKTI, KTNA, Perhiptani), penyuluh, kelompok tani, hingga insan pers.
Kepala DKPP Kabupaten Landak, John Elak, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan pemerintah, khususnya di sektor pertanian.
Pada tahun anggaran 2026 ini, forum mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Transparan, dan Responsif untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat”.
“Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi pemangku kepentingan guna menyempurnakan kebijakan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor,” ujar John Elak dalam laporannya.
John Elak menambahkan, rekomendasi dari forum ini nantinya akan dijadikan landasan pengambilan keputusan dan perbaikan program kerja DKPP Landak pada Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya, menekankan bahwa sektor pangan, pertanian, dan perikanan memegang peranan krusial dalam pembangunan daerah. Sektor ini tidak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Heri menyatakan, Pemkab Landak terus mendorong efektivitas pelayanan publik, mulai dari penyediaan sarana-prasarana pertanian, pembinaan kapasitas petani, penyelarasan Standard Operating Procedure (SOP), hingga perbaikan sistem perizinan.
“Melalui forum ini, kita berharap tercipta komunikasi dua arah. Masukan dan kritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperkaya penyusunan kebijakan dan perbaikan standar pelayanan kami,” tegas Heri.
Ia juga menegaskan komitmen keterbukaan pemerintah daerah di era reformasi saat ini. Menurutnya, kritik dari masyarakat bukan lagi hal yang tabu, melainkan sarana evaluasi kinerja bagi seluruh jajaran dinas.
“Sekarang kita terbuka, pemerintah siap menerima saran dan masukan sesuai prosedur dan etika yang ada. Ini bentuk transparansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutup Heri.
