PONTIANAK – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak memperkuat sinergi dengan serikat pekerja dan buruh melalui rapat koordinasi menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (24/4/2026).
Rakor ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat dengan para pekerja. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja agar bersama-sama meningkatkan kesejahteraan. Jika komunikasi terjalin dengan baik, tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, IPM, dan indikator pembangunan lainnya,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan ketenagakerjaan mengemuka, mulai dari hak pekerja yang belum terpenuhi, upah tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Meski pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Edi memastikan Pemerintah Kota Pontianak tetap berperan aktif melalui koordinasi lintas instansi.
“Pengawasan memang kewenangan provinsi, namun kami tetap melakukan koordinasi. Intinya kolaborasi dan sinergi harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Kapolresta Pontianak Endang Tri Purwanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian mengedepankan pendekatan dialog dalam menjaga kondusivitas menjelang May Day 2026.
“Kami lebih mengutamakan dialog dibandingkan aksi. Kegiatan seperti ini disambut positif oleh serikat pekerja karena membuka ruang diskusi secara langsung,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, ke depan forum serupa akan diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk organisasi dunia usaha seperti PHRI dan Apindo, agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.
Sementara itu, Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman mengapresiasi fasilitasi dialog yang dilakukan pemerintah dan kepolisian.
Menurutnya, forum ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi pekerja secara langsung dan konstruktif.
“Kami mengapresiasi ruang dialog ini. Aspirasi dapat kami sampaikan dengan baik,” tuturnya.
Ia menegaskan, serikat pekerja berkomitmen menjaga kondusivitas di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dengan tetap mengedepankan dialog sosial dalam menyampaikan tuntutan.
“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas. Aspirasi akan kami sampaikan secara elegan melalui dialog sosial,” pungkasnya.
