PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) diminta mengambil peran lebih besar untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan yang masih membutuhkan perhatian.
Pesan tersebut disampaikan Harisson saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi LKS Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keberadaan LKS selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan, maupun perlindungan sosial.
“Pemerintah memiliki berbagai program kesejahteraan, namun tentu ada keterbatasan. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan dunia usaha melalui CSR dan lembaga sosial yang selama ini bekerja langsung di lapangan,” ujar Harisson.
Ia menilai banyak program sosial yang dijalankan LKS memiliki manfaat besar, namun belum seluruhnya terhubung dengan dukungan pemerintah maupun perusahaan. Karena itu, pemetaan program dan kebutuhan secara bersama dinilai penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak luas.
Harisson menegaskan, CSR seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang nyata kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Program CSR perlu diarahkan untuk mendukung upaya pengentasan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski angka kemiskinan di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren menurun, Harisson mengingatkan masih banyak persoalan sosial yang belum terselesaikan. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban bencana, hingga masyarakat miskin masih membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen membuka ruang koordinasi yang lebih luas agar kebutuhan dan usulan dari lembaga sosial dapat terhubung dengan berbagai sumber dukungan, termasuk dari sektor swasta.
“Kita ingin sinergi ini semakin kuat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus dan relawan LKS yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di berbagai bidang kesejahteraan sosial.
Seminar tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM Kalbar yang juga Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalbar Windy Prihastari Harisson, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta pengurus LKS dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
BKKKS sendiri merupakan wadah koordinasi berbagai organisasi sosial untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
