Aksaraloka.com, PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama BPBD kabupaten/kota se-Kalbar.
Rakor yang digelar pada Selasa (5/8/2026) itu membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana dan prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah.
Plt Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh.
“Mulai tanggal 5 ini kami berkoordinasi melakukan rakor dengan kabupaten/kota. Sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan rakor seperti ini. Hari ini semua kita bahas, mulai dari permasalahan sarana dan prasarana, penanganan di lapangan, hingga berbagai persoalan kebencanaan di Kalimantan Barat,” kata Ridwan.
Dalam rakor tersebut, seluruh peserta juga menyepakati sejumlah komitmen untuk memperkuat penanganan bencana ke depan. Salah satunya adalah usulan agar rakor rutin digelar dua kali dalam setahun.
“Permintaan dari kabupaten, kalau bisa rakor dilaksanakan dua kali. Kami dari provinsi akan mencoba memfasilitasi berbagai keluhan yang disampaikan kabupaten/kota agar pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penanggulangan bencana, bisa lebih optimal,” ujarnya.
Ridwan mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.
Menurutnya, luas wilayah yang harus ditangani menjadi kendala utama, disusul keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
“Yang menjadi kendala paling krusial berada di Ketapang dan Kubu Raya. Permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani, kemudian persoalan sarana dan prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sapras,” jelasnya.
BPBD Kalbar, lanjut Ridwan, akan berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kami akan mencoba membantu apa saja yang menjadi kebutuhan sarana dan prasarana di kabupaten, sehingga penanganan karhutla bisa lebih maksimal,” katanya.
Selain membahas kesiapsiagaan, BPBD Kalbar juga melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang yang menjadi salah satu wilayah dengan kejadian kebakaran cukup tinggi.
Ridwan menilai, penguatan koordinasi menjadi hal yang harus diperbaiki ke depan, baik di internal BPBD maupun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.
“Yang perlu kami evaluasi adalah koordinasi sesama BPBD, kemudian koordinasi dengan OPD teknis lainnya. Itu yang akan kami perkuat agar penanganan karhutla ke depan semakin efektif,” pungkasnya.
